MEDAN – Salah satu tujuan pokok pembangunan kota adalah meningkatkan kesejahteraan secara berkesinambungan. Oleh karenanya melalui APBD, dialokasikan anggaran baik secara umum ataupun khusus untuk program penanggulangan kemiskinan yang tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) seperti bantuan iuran kesehatan, bantuan pendidikan, bantuan sosial untuk masyarakat berpenghasilan rendah, bantuan bagi pelaku UMKM dan lainnya.
Demikian disampaikan Wali Kota Medan Bobby Nasution menjawab pertanyaan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang disampaikan Robby Barus SE MAP terkait progres penanganan kemiskinan dan pengangguran terbuka selama tahun 2023 dalam Nota Jawaban terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran (TA) 2023 di Gedung DPRD Medan, Senin (4/9/2023).
Selain itu, kata Bobby Nasution, alokasi belanja pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan serta Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang juga bagian dari upaya untuk perluasan lapangan kerja yang bersifat padat karya. Di samping itu, imbuhnya, pelaksanaan event-event di setiap sudut kota juga diharapkan menjadi wadah yang bermanfaat secara ekonomi bagi pelaku seni, ekonomi kreatif dan pelaku UMKM.
“Tidak itu saja, berbagai terobosan dan program kreatif penurunan angka kemiskinan dan pengangguran juga terus dijalankan bahkan menjadi cermin pokok implementasi APBD T.A 2023,” kata Bobby Nasution.
Selanjutnya, menanggapi pemandangan umum Fraksi Partai Gerindra melalui Haris Kelana Damanik ST MH terkait perlunya evaluasi dan monitoring terhadap kinerja perangkat daerah khususnya dalam penyerapan anggaran, Bobby Nasution menjelaskan, pelaksanaan program kerja yang telah dianggarkan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Maka, bilangnya, sejak awal tahun anggaran telah dilakukan monitoring/evaluasi melalui instrument yang berbasis elektronik.
“Dengan demikian monitoring progres penyerapan anggaran di setiap perangkat daerah dapat dilakukan dengan baik, termasuk dalam bentuk penyampaian laporan penyerapan triwulan, semester dan bentuk-bentuk monitoring yang dilakukan secara periodik lainnya. Sedangkan masalah-masalah yang muncul dalam pelaksanaan program kerja ditindaklanjuti dalam kesempatan pertama,” ungkapnya.
Di hadapan Wakil Wali Kota Medan H Aulia Rachman, Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman, Wakil Ketua dan anggota DPRD Medan, pimpinan perangkat daerah serta camat se-Kota Medan, Bobby Nasution juga menanggapi pertanyaan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang disampaikan Dhiyahul Hayati SAg MPd terkait upaya mengatasi banjir dan perencanaan sistem drainase, Bobby Nasution menuturkan, penanggulangan banjir merupakan salah satu program prioritas pembangunan kota menuju Medan bebas banjir.
“Oleh karenanya dalam kerangka anggaran, strategi pembiayaan untuk penanggulangan banjir di beberapa titik kawasan kota dialokasikan dalam jumlah yang cukup memadai. Di samping itu, program penanggulangan banjir juga dilakukan melalui tahapan perencanaan yang komprehensif bahkan terintegrasi dengan kewenangan-kewenangan yang ada pada pemeritah tingkat provinsi dan pusat sehingga program yang terencana tersebut dapat menjadikan sistem pengendalian banjir yang efektif pada masa yang akan datang,” terangnya.
Menanggapi pertanyaan Fraksi Partai Nasdem melalui T Edriansyah Rendy SH soal keluhan masyarakat mengenai adanya puskesmas yang diduga tidak mengeluarkan rujukan ke rumah sakit dengan alasan pasien tertentu, serta mendorong agar edukasi dan sosialisasi mengenai sistem UHC ditingkatkan, Bobby Nasution menjelaskan akan pentingnya sosialisasi terhadap penerapan UHC merupakan langkah efektif untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang pemanfaatan dan pentingnya akses universal terhadap layanan kesehatan.
“Untuk itu, beberapa strategi pokok yang dilakukan secara berkelanjutan guna meningkatkan sosialisasi terkait UHC adalah mengadakan kampanye pendidikan publik melalui media massa, iklan dan media sosial konsep UHC, manfaatnya, cara penggunaannya serta bagaimana sistem kesehatan yang inklusif dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” paparnya. (Red)
